Suara Karya · Jun 18, 2007
Rencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memberi sanksi bagi pemerintah daerah (pemda) yang tidak melaporkan peraturan daerah (perda) yang mengatur pungutan, memang sudah tepat. Pemberian sanksi itu memiliki dua makna penting. Pertama, sebagai upaya pembinaan bagi pemda. Kedua, memberi efek jera bagi pemda agar tidak mengulang kesalahan yang sama.
Upaya pembinaan dapat dilakukan oleh Departemen Dalam Negeri atau Departemen Keuangan. Bentuknya berupa bantuan penyusunan perda untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), tanpa harus membebani bagi masyarakat.
Pembinaan semacam itu sangat penting, karena bukan rahasia lagi jika akar persoalan perda bermasalah itu karena pemda merasa PAD mereka masih belum mencukupi untuk membiayai pemerintahan. Mungkin, karena tidak didukung oleh SDM yang memadai, maka inovasi yang dilakukan pemda adalah menerbitkan perda guna melakukan pungutan kepada masyarakat.
Selain itu, sanksi juga memiliki fungsi yang tak kalah penting untuk membuat efek jera bagi pelakunya. Keberadaan sanksi menjadi sia-sia bila hukum tidak mampu memberi efek jera. Karena itu, agar sanksi berlaku efektif dan tepat guna, hal itu harus diperlakukan secara tegas dan tidak pilih kasih.
Namun, sanksi bagi pemda yang tidak melaporkan perda pungutan kepada pemerintah pusat, tidak dalam bentuk sanksi pidana, melainkan sanksi administratif. Alasannya, hal yang dilanggar adalah prosedur administrasi pemerintahan. Karena itu sangat tidak tepat bila sanksi berupa pidana.
Sanksi administrasi dapat diterapkan dalam berbagai variasi. Antara lain, penundaan pemberian dana alokasi umum (DAU) bagi daerah. Agar tidak mengganggu jalannya pemerintahan di daerah, penundaan itu tidak dilakukan terhadap seluruh komponen DAU.
Komponen DAU yang tidak terlalu berpengaruh terhadap perekonomian daerah adalah gaji pegawai. Kendati demikian, penundaan pemberian DAU tidak berarti menghilangkan hak pemda, sehingga tidak perlu khawatir bahwa gaji pegawai akan tidak terbayarkan.
Sanksi administrasi juga dapat dilaksanakan dengan memberi denda atas setiap keterlambatan pemda dalam melaporkan perda pungutan mereka. Pembebanan denda kepada pemda dapat dipotong dari dana perimbangan pusat ke daerah.
Sanksi administrasi seharusnya juga berlaku terhadap perdanya sendiri. Untuk perda yang tidak dilaporkan oleh kepala daerah kepada pemerintah pusat harus dinyatakan batal demi hukum. Karena perda tersebut tidak mengikuti hukum formal penerbitan perda, sehingga bisa disebut cacat hukum. Semestinya ketetapan batal demi hukum itu bisa dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri, tanpa harus melakukan kajian terhadap isi perdanya.
Melalui ketetapan batal demi hukum, maka hal itu akan membawa dampak hukum lainnya. Misalnya, bila pelaksanaan perda itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat, maka pemda harus memberi ganti rugi.
Tuntutan ganti rugi dapat diajukan masyarakat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) setempat, pasalnya kerugian itu disebabkan oleh kebijakan pemda yang mengakibatkan kerugian material bagi masyarakat.
Skema sanksi administrasi itu hanya merupakan bagian dari reformasi tertib administrasi pemerintahan. Sementara secara substansi masih perlu sebuah mekanisme kajian yang lebih komprehensif. Masalahnya, SDM di tingkat pusat sangat sulit untuk dapat melakukan kajian isi perda yang sifatnya komprehensif.
Guna mendukung iklim investasi di tingkat nasional, memang pemerintah pusat tak bisa lepas dari pembangunan di daerah. Karena itu, untuk mengurangi permasalahan terkait dengan perda yang menghambat dunia usaha, tidaklah cukup dengan hanya memberi sanksi berat kepada daerah. Penting juga dilakukan pencegahan atau tindakan preventif supaya tidak muncul perda yang menghambat iklim investasi di daerah dapat.
Selain itu perlu juga pembangunan hukum daerah. Yang dimaksudkan adalah pembangunan terhadap hukum yang merupakan alat kebijakan politik pemerintah daerah. Selama ini banyak kalangan mengintepretasikan istilah pembangunan hukum semata-mata untuk menegakkan keadilan terhadap perbuatan melawan hukum di tingkat penyidikan, penyelidikan, persidangan hingga pada tahap eksekusi.
Pembangunan hukum juga diidentikkan dengan pemberantasan korupsi. Keberhasilan atau kegagalan pemerintah dalam melakukan pemberantasan korupsi selalu menjadi indikator utama pembangunan hukum di Indonesia.
Di era desentralisasi pembangunan hukum di daerah, yang dapat dilakukan pemda hanya sebatas pada peraturan perundang-undangan di daerah, seperti perda. Pada era ini pemerintah daerah memang memiliki kewenangan dalam membuat peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Kewenangan itu merupakan amanat UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah sesuai dengan semangat otonomi daerah.
Selama ini pembangunan hukum di daerah belum diimbangi oleh perubahan pola pikir pemda yang masih konservatif. Dalam pola pikir lama, hukum dianggap sebagai social control belaka, sehingga hukum menjadi alat pemaksa pemerintah. Dalam penyusunannya juga dilakukan secara top-down dan masyarakat harus mematuhinya. Sehingga partisipasi publik sering dikesampingkan.
Pada gilirannya, perda konservatif cenderung diciptakan untuk melindungi kepentingan-kepentingan penguasa daerah. Birokrasi yang formal, panjang dan berbelit-belit merupakan salah satu ciri perda selama ini. Akhirnya perda semacam itu menjadi beban bagi dunia usaha.
Mengingat arti penting dari pembangunan otda di daerah, pemerintah pusat harus segera menjadikan otda sebagai bagian integral dari strategi pertumbuhan ekonomi nasional 2007.***