Pesan Terakhir Dari Sang Begawan Hukum Indonesia Prof. Satjipto Rahardjo
Ditulis oleh:
Firman Bakri
Kompasiana
Pada penghujung tahun 2009 yang lalu bersama seorang kawan, penulis berkesempatan untuk mengunjungi Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH. Guru Besar Emiritus Fakultas Hukum Undip yang tengah tergolek lemah di Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta karena infeksi paru-paru. Karena sakitnya inilah yang kemudian mengantarkan Sang Begawan Hukum itu kembali dalam pelukan Ibu Pertiwi.
Pada kesempatan itu yang serba terbatas dan ditengah erangan kesakitannya, Prof. Tjip (sapaan para murid terhadap Sang Begawan) sempat menorehkan sebuah lontaran joke (guyonan) yang tertanam didalam relung hati paling dalam. Guyonan itu adalah bagaimana Prof. Tjip mengumpamakan hukum ibarat seni.
Semula penulis memahami ungkapan itu bahwa dalam berhukum diperlukan seni, yang dapat bermakana keindahan, ataupun keahlian. Namun dalam penjelasan selanjutnya Prof. Tjip mempertegas perumpamaan itu dengan mengatakan bahwa hukum ibarat air seni. Semakin ditahan maka daya desaknya akan semakin kuat. Apabila kita tidak mampu membendungnya lagi maka air seni itu akan “muncrat” ujarnya.
Pengumpamaan hukum dengan air seni yang dipandang kotor itu tentunya bukan dimaksudkan untuk merendahkan hukum. Dengan kapasitas dan integritas seorang begawan hukum, pengumpamaan itu memiliki makna yang sangat dalam untuk dipahami.
Ketika pertama kali mendengar pengumpamaan hukum dengan air seni, penulis teringat dengan buku beliau yang berjudul Biarkan Hukum Mengalir (2007). Menurutnya hukum harus bisa seperti air, fleksibel sehingga bisa menyesuaiakan dengan ruang dan waktu.
Karena sifat air yang fleksibel, maka ketika dia diletakkan pada wadah yang berbentuk kubus dia akan menyesuaikan dengan tempat yang menjadi wadahnya.Dalam konteks ini hukum harus menyesuaikan dengan tempatnya berada.
Karena itu hukum modernt yang berkembang dibelahan bumi sebelah barat, tidak selamanya bisa diadopsi begitu saja oleh kita sebuah negeri yang berada di bagian timur. Pertimbangannya bukan karena sekedar faktor geografis, tetapi lebih pada faktor budaya masyarakat timur yang berbeda dengan budaya masyarakat barat. Prof. Tjip sering mengambil contoh hukum di Negeri Jepang untuk menggambarkan bagaimana hukum harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat/budaya setempat.
Sementara itu, ketika hukum bisa menjelma menjadi air, dia akan mengalir dengan sendirinya. Apabila menghadapi benturan, maka hukum akan mencari ruang-ruang lain yang bisa dilaluinya. Sampai akhirnya ketemu pada tujuannya yaitu kesejahteraan dan keadilan masyarakat.
Manakala hukum mengalir, hukum juga berjalan menyusuri waktu. Sehingga hukum yang berlaku adalah hukum yang hidup (living law). Hukum yang hidup adalah hukum yang selalu bergerak/berkembang (dinamis).
Biarkan hukum mengalir juga merupakan kritik terhadap kaum positivistik yang mengasumsikan bahwa setiap peraturan perundang-undangan pasti telah dibikin secara benar (tidak ada salahnya). Bahkan Austin salah satu tokoh paling populer pada aliran Postivisme menyusun rumus (L=WSEG+S). Huruf L kependekan dari Law (hukum), W kependekan dari Wish (Keinginan/harapan), S yang pertama merupakan kependekan dari Sanction (Sanksi), G merupakan kependekan dari Generality (memiliki sifat umum/universal), dan S terakhir adalah Sovereign (kekuasaan/kewenangan).
Rumus tersebut menunjukkan bahwa tatkala hukum dibuat, materi hukum telah disusun melalui pengumpulan kehendak-kehendak dari semua lapisan masyarakat. Bahkan ketika semua kelompok aspirasi menurut Austin telah ditampung, maka akan dapat dicapai yang namanya kehendak yang penuh (full will) atau kehendak yang utuh (unity of will).
Karena peraturan perunundang-undangan sudah melalui tahapan ilmiah (rumus) Austin tersebut, maka diasumsikan bahwa undang-undang sudah sempurna. Sehingga dalam setiap pengambilan kesimpulan pada positifisme hukum, peraturan selalu menjadi rujukan utama. Dalam kata lain pasal-pasal dalam peraturan yang ditetapkan selalu menjadi premise mayor.
Padahal berdasarkan pengamatannya terhadap kehadiran dan bekerjanya hukum dalam masyarakat menurut Prof. Tjip, ditemukan kontradiksi, seperti bekerjanya hukum yang kontra produktif.
Dicontohkan misalnya adalah ketika diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 mengenai Pemerintahan Desa, yang mencoba menseragamkan bentuk desa-desa diseluruh nusantara ternyata berakibat pada rusaknya tatanan struktur pemerintahan lokal yang sudah berfungsi dengan baik selama ratusan tahun.
Dalam konteks biarkan hukum mengalir, ternyata hukum (peraturan) nasional tidak selamanya membawa berkah bagi masyarakat (lokal). Tetapi dapat juga membawa petaka bagi masyarakat. Sehingga pemaksaan-pemaksaan hukum/peraturan oleh pemerintah hanya akan mengakibatkan penderitaan masyarakat.
Dimana pemaksaan hukum, ini akan berpotensi munculnya perlawanan-perlawanan masyarakat. Apabila perlawanan ini tidak dapat dibendung lagi,maka masyarakat akan menemukan caranya sendiri untuk mewujudkan keadilan masyarakat.
Dalam konteks kekinian, munculnya dukungan masyarakat terhadap perlawananan KPK atas upaya kriminalisasi dan pengumpulan koin (recehan) untuk Prita merupakan salah satu bentuk/cara masyarakat dalam menemukan keadilannya.
Kembali pada peraturan perundang-undangan yang tidak selamanya benar, dalam konteks ini hukum progresif menitik beratkan perhatiannya pada faktor manusia. Karena itu para operator hukum slalu dituntut untuk berpikir secara progresif. Dimana mereka dituntut untuk berani mendelebrasikan (membebaskan) diri dari kekakuan pasal-pasal dalam peraturan. Sehingga bisa menumukan keadilan yang diterima masyarakat. ***